Stockholm, 8 Maret 2007

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

DETIK-DETIK AKHIR ACHEH DIANEKSASI OLEH RI KEDALAM PROPINSI SUMATERA UTARA

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

SEDIKIT MENGULITI ACHEH YANG DIANEKSASI OLEH RI KEDALAM PROPINSI SUMATERA UTARA

Dalam kesempatan kali ini kita secara bersama-sama untuk menjernihkan kembali pikiran-pikiran kita yang telah tercemari oleh pengaruh udara mitos mbah Soekarno yang menyangkut Acheh kaitannya dengan NKRI. Walaupun usaha penjernihan ini telah sering dilakukan di mimbar bebas ini, tetapi tidak ada salahnya kalau kita pada kesempatan yang baik sekarang ini mencoba untuk menggali kembali detik-detik akhir Acheh yang dimasukkan oleh RI melalui pintu bangunan RIS (Republik Indonesia Serikat) ke dalam gerbang Propinsi Sumatera Utara.

Nah kita mulai, 8 bulan kemudian dari sejak tanggal 27 Desember 1949 ketika kedaulatan RIS diakui oleh Belanda, Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 14 Agustus 1950 tanpa mengadakan dialog, tanpa diskusi, tanpa bertanya kepada seluruh rakyat dan pemimpin Acheh, khususnya kepada pihak Teungku Muhammad Daud Beureueh, telah menetapkan satu dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dengan pertimbangan "bahwa menjelang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terbagi atas daerah-daerah otonom, dipandang perlu untuk membentuk daerah-daerah propinsi sebagai persiapan pembentukan daerah-daerah otonom" dan mengingat : a. Piagam-persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950 dan Pernyataan-bersama tanggal 19/20 Juli 1950, dalam hal mana Pemerintah Republik Indonesia Serikat bertindak juga dengan mandat penuh atas nama Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur; b. Ketetapan dalam sidang Dewan Menteri pada tanggal 8 Agustus 1950"

Dimana menetapkan menurut Pasal 1. Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi di bawah ini :

1.Jawa – Barat

2.Jawa – Tengah

3.Jawa – Timur

4.Sumatera – Utara

5.Sumatera – Tengah

6.Sumatera – Selatan

7.Kalimantan

8.Sulawesi

9.Maluku

10.Sunda – Kecil

(Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi, Pasal 1)

Nah sekarang, dari keterangan diatas menggambarkan dengan jelas kepada kita bahwa Soekarno yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, satu hari sebelum RIS dilebur kedalam tubuh Negara RI, telah menganeksasi atau memasukkan Acheh kedalam Propinsi Sumatera Utara. RIS dilebur kedalam RI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Sebelum kita menelusuri lebih jauh, disini perlu juga untuk sedikit dijelaskan latar belakang keadaan fakta, bukti, hukum dan sejarah yang ada selama periode 14 Desember 1949 sampai 14 Agustus 1950 dalam tubuh RIS.

Dari tanggal 14 Desember 1949 sampai 14 Agustus 1950 Negara RI adalah merupakan salah satu negara dari 16 Negara/Daerah Bagian Republik Indonesia Serikat. Dimana lembaga eksekutif RIS terdiri Presiden dan Perdana Menteri. Sedangkan lembaga legislatif RIS terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. Dimana Senat merupakan wakil Negara/Daerah Bagian, dimana setiap Negara/Daerah Bagian mempunyai dua anggota didalamnya. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen beranggotakan 150 orang yang mewakili seluruh rakyat yang ada di Negara/Daerah Bagian RIS. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 244).

Kemudian dalam tubuh RIS telah dilakukan proses pembengkakan tubuh Negara Bagian RI, melalui cara pembuatan dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang ditetapkan pada tanggal 8 Maret 1950. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.42).

Dari sejak 9 Maret 1950 sampai 5 April 1950 Negara Bagian RIS hanya tinggal 3 Negara Bagian yakni, Negara Sumatera Timur (NST), Negara Indonesia Timur (NIT), dan Negara RI yang didalam perutnya telah mengendap Negara/Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Madura, Daerah Banjar, Bangka, Belitung, Dayak Besar, Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Riau, Negara Sumatra Selatan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.42).

Pengendapan Negara/Daerah Bagian RIS kedalam tubuh Negara Bagian RI ini memakai dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS.

Nah, inilah salah satu taktik dan strategi Soekarno dalam usaha memasukkan Negara-Negara yang berada diluar wilayah de-facto dan de-jure Negara RI kedalam RI. Kemudian dari tanggal 13 Mei 1950 sampai 19 Mei 1950 dilangsungkan perundingan RIS-NIT-NST. Dan perundingan RIS-RI. Disini, pihak Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT) memberikan kuasa penuh kepada RIS untuk berunding dengan pihak RI.

Jadi, makin kelihatan saja bagaimana taktik dan strategi yang dijalankan oleh Soekarno dalam tubuh RIS. Bagaimana akhir Negara Bagian NST dan NIT yang memberikan kuasa atau mandat kepada RIS yang Presidennya Soekarno untuk berunding dengan pihak Negara Bagian RI yang Presidennya Mr Asaat ?

Ternyata akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan antara RIS dengan RI untuk meleburkan NST dan NIT kedalam tubuh Negara RI. Dan lengkaplah pada tanggal 19 Mei 1950, 15 Negara/Daerah Bagian RIS melebur kedalam Negara Bagian RI atau bisa juga dikatakan Negara RI-Jawa-Yogya yang Ibu Kota-nya di Yogyakarta.

Diatas sudah diterangkan bahwa Soekarno menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil leburan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 15 Agustus 1950.

Selanjutnya, Soekarno secara diam-diam menganeksasi Acheh kedalam Propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan dasar hukum yang dibuat secara sepihak yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Otonom Propinsi Sumatera Utara (telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52).

Tentu saja konsekuensi dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 menimbulkan konflik di Acheh. Hal ini dikarenakan Teungku Muhammad Daud Beureueh menganggap dan mengetahui bahwa secara de facto dan de jure Acheh tidak pernah masuk dan menggabungkan diri kedalam RI. Dimana setelah 3 tahun RIS dilebur dan dijelmakan menjadi NKRI, dan setelah Soekarno dengan diam-diam menganeksasi Acheh kedalam wilayah Propinsi Sumatera Utara, maka Teungku Muhammad Daud Beureueh di Acheh memaklumatkan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tanggal 20 September 1953.

Kemudian dari pihak Soekarno membalas dengan pembuatan Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1956 oleh Presiden RI Soekarno dan diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956 oleh Menteri Kehakiman Muljatno. Dimana dalam bunyi pertimbangan UU No.24 Tahun 1956 tersebut dinyatakan bahwa:

"Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a.bahwa berkenaan dengan hasrat Pemerintah dalam usahanya meninjau kembali pembentukan-pembentukan daerah-daerah otonom Propinsi sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat di daerahnya masing-masing, memandang perlu membentuk daerah Aceh sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri lepas dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara; b.bahwa berhubung dengan pertimbangan ad a di atas serta untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara yang terbentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 (sejak telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52) perlu ditinjau kembali dan diganti dengan undang-undang dimaksud di bawah ini." (Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara).

Tetapi, apa yang terjadi, Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak mau menerima Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang disodorkan oleh pihak Soekarno tersebut, melainkan beliau tetap dalam posisinya semula di garis pertahanan dan pembelaan Acheh yang telah dimaklumatkan menjadi Negara Islam Indonesia. Sehingga lahirlah konflik di bumi Acheh. ("Soekarno memang menipu Teungku Daud Beureueh" http://www.dataphone.se/~ahmad/030613.htm )

Nah, itulah sekilas tentang detik-detik akhir ketika Acheh dianeksasi ke dalam Propinsi Sumatera Utara oleh Soekarno dalam tubuh RIS.

Terakhir, bagi siapa saja yang memiliki waktu dan berminat guna mendalami tentang sejarah Acheh dikaitkan dengan sejarah jalur proses pertumbuhan dan perkembangan RI bisa membacanya dalam tulisan:

"Menguliti sejarah Acheh dikaitkan dengan UU No.11 tahun 2006" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/070227.htm )

"Sejarah Acheh dilihat dari sudut Peraturan Wakil PM PPP No.8/Des/WKPM 17 Desember 1949 & UU No.24 tahun 1956" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/070228.htm )

"Mengupas sejarah hidup, mati dan bangun-nya RI dilihat dari Acheh" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/070228a.htm )

"Menyorot Acheh yang diklaim oleh RI diserahkan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/070302a.htm )

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang :

bahwa menjelang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terbagi atas daerah-daerah otonom, dipandang perlu untuk membentuk daerah-daerah propinsi sebagai persiapan pembentukan daerah-daerah otonom;

Mengingat :

a. Piagam-persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950 dan Pernyataan-bersama tanggal 19/20 Juli 1950, dalam hal mana Pemerintah Republik Indonesia Serikat bertindak juga dengan mandat penuh atas nama Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur;

b. Ketetapan dalam sidang Dewan Menteri pada tanggal 8 Agustus 1950;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI.

Pasal 1.

Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi di bawah ini :

1.Jawa - Barat

2.Jawa - Tengah

3.Jawa - Timur

4.Sumatera - Utara

5.Sumatera - Tengah

6.Sumatera - Selatan

7.Kalimantan

8.Sulawesi

9.Maluku

10.Sunda - Kecil.

Pasal 2.

Segala peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku lagi.

*11450 Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan

Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA

Diumumkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

SOEPOMO.

MENTERI DALAM NEGERI,

IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI.

I. Umum.

Berhubung dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terbagi atas daerah-daerah otonoom, maka dipandang penting sekali mulai sekarang diadakan persiapan-persiapan seperlunya. Langkah pertama ke arah itu ialah mengadakan daerah-daerah propinsi bersifat

administratif, yang kemudian akan dibangun sebagai daerah-daerah otonoom menurut

dasar-dasar dalam Undang-undang.

Dengan pembentukan daerah-daerah tersebut dapatlah diatur segala sesuatu yang mengenai daerah-daerah otonoom seperti : mengatur pemerintahan, menyusun alat-alat perlengkapan, mencari tenaga-tenaga yang dibutuhkan dan lain-lain sebagainya, sehingga pada waktu pembentukan daerah otonoom pemerintahan dapat berjalan dengan saksama. Karena membangun daerah-daerah otonoom itu menurut pengalaman adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan orientasi yang luas dan tenaga-tenaga yang cukup dan cakap, maka teranglah bahwa penyusunan daerah-daerah otonoom yang berjenis-jenis di *11451 seluruh Indonesia itu akan membutuhkan waktu yang agak luas pula.

II. Nama.

Peraturan-Pemerintah ini dinamakan : "Peraturan pembentukan daerah propinsi". Di sini dipakai perkataan "daerah propinsi" yang bersifat administratif, untuk membedakan dengan "propinsi" yang bersifat otonoom.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Pembagian daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas 10 propinsi itu didasarkan atas keputusan bersama antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia dengan memperhatikan usul-usul Panitia Bersama.

Pasal 2.

Pasal ini terutama ditujukan kepada daerah-daerah yang sampai sekarang belum mempunyai pemerintahan yang setingkat dan sesuai dengan propinsi. Untuk menjaga jangan sampai peraturan ini disuatu daerah tidak dapat dijalankan atau kurang lancar jalannya, oleh karena dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan-peraturan lama yang masih berlaku di daerah tersebut, maka disini dijelaskan, bahwa dalam hal yang demikian itu peraturan inilah yang akan diturut.

Pasal 3.

Tidak memerlukan penjelasan.

--------------------------------

CATATAN DICETAK ULANG

----------