Stockholm, 17 Maret 2007

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

MANTAN KETUA PDRM ACHEH DI DENMARK BERMIMPI MELAKUKAN REFERENDUM UNTUK MENETAPKAN MOU HELSINKI

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

SEDIKIT MENYOROT MANTAN KETUA PDRM ACHEH DI DENMARK BERMIMPI MELAKUKAN REFERENDUM UNTUK MENETAPKAN MOU HELSINKI

"Pilkada di Aceh bukanlah sebuah penyelesaian atau berakhir nya konplik Aceh secara permanen, namun akan membuka konplik yang baru bagi rakyat Aceh sendiri di mana untuk kedepan kemungkinan besar akan terjadi perang saudara yaitu sesama Aceh sendiri. Pilkada di Aceh tidak lah membuat perubahan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Aceh, justru hanya mengembungkan perut perut orang tertentu saja. Keputusan di Helsinki adalah sebuah keputusan yang tidak Demokrasi di mana keputusan tsb hanya di putuskan oleh pihak pihak yang bertikai saja, kalau pun ada pihak yang lain yang ikut di serta kan namun pihak tersebut adalah pihak yang mendukung /pengikut mereka juga. Seharus nya dalam mengambil keputusan di Helsinki harus ada potting suara dari seluruh rakyat Aceh baik di dalam maupun di yg ada di luar negeri. Saya sendiri sebagai rakyat Aceh merasakan keputusan yang di ambil di Helsinki tidak lah adil jadi keputusan yang tepat untuk Aceh adalah REFERENDUM." (Nasir Usman, yamiskin@yahoo.com , [85.24.13.102] , Date: Wed, 22 Nov 2006 09:15:13 -0800 (PST))

Setelah membaca pandangan dan pikiran yang dilambungkan oleh mantan ketua PDRM (Persatuan Demokrasi Rakyat Miskin) Banda Acheh saudara Muhammad Nasir Usman yang dikutipkan diatas yang sejak dua tahun yang lalu masuk ke Denmark untuk meminta perlindungan politik dari Kerajaan Denmark, ternyata masih ada beberapa poin yang perlu diperjelas dan dikemukakan secara jernih agar supaya seluruh bangsa dan rakyat Acheh mengerti dan memahaminya.

Dimana poin-poin yang perlu diperjelas itu adalah:

Pertama, poin yang menyangkut "akan membuka konplik yang baru bagi rakyat Aceh sendiri di mana untuk kedepan kemungkinan besar akan terjadi perang saudara yaitu sesama Aceh sendiri"

Kedua, poin yang menyinggung "pilkada di Aceh tidak lah membuat perubahan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Aceh, justru hanya mengembungkan perut perut orang tertentu saja"

Ketiga, poin yang mengandung "keputusan di Helsinki adalah sebuah keputusan yang tidak Demokrasi di mana keputusan tsb hanya di putuskan oleh pihak pihak yang bertikai saja"

Keempat, poin yang berisikan "keputusan yang di ambil di Helsinki tidak lah adil jadi keputusan yang tepat untuk Aceh adalah referendum".

Nah sekarang, mari kita sedikit mengupas apa yang telah dilambungkan oleh saudara Muhammad Nasir Usman.

Pertama pemilihan Kepala Pemerintahan Acheh yang mengacu pada MoU Helsinki adalah salah satu hasil dari produk hukum MoU Helsinki hasil kesepakatan antara GAM dan Pemerintah RI yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Adapun maksud dan tujuan utama dari MoU Helsinki adalah "untuk penyelesaian konflik Acheh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua" pihak.

Nah, justru dengan ditandatanganinya MoU Helsinki akan menjadi benteng penghalang agar supaya tidak timbul kembali konflik di Acheh yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad itu, yaitu dari sejak Acheh dianeksasi oleh pihak RI melalui jalur RIS dan NKRI 14 Agustus 1950.

Jadi, kalau dari kedua belah pihak yang menandatangani MoU Helsinki tetap komit dengan MoU Helsinki, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi perang lagi di Acheh baik perang antara sesama bangsa dan rakyat Acheh ataupun dengan pihak RI.

Tetapi, kalau dari salah satu pihak melakukan pengkhianatan pada apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki, maka kemungkinan besar akan timbul hal-hal yang bisa meruntuhkan benteng perdamaian yang telah dibangun di Acheh melalui MoU Helsinki. Misalnya, salah satunya pihak RI, dalam hal ini Pemerintah RI dan DPR RI melakukan penyimpangan dan pemangkasan dalam tindak dan sikap politik dan hukumnya yang keluar dari MoU Helsinki, maka benteng perdamaian di Acheh bisa runtuh. Jadi, konflik di Acheh akan timbul kembali apabila MoU Helsiniki dikhianati oleh salah satu atau oleh kedua belah pihak yang menandatangani-nya.

Sampai detik sekarang ini pihak GAM tetap komit dengan MoU Helsinki, sebaliknya dari pihak RI sudah ada pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk sikap politik dan hukum yaitu seperti pembuatan dan penetapan UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang sebagian pasal-pasalnya tidak lagi sesuai dengan mengacu pada MoU Helsinki. Nah, penyimpangan dalam UU No.11 tahun 2006 harus segera direvisi kembali untuk disesuaikan dengan MoU Helsinki, agar supaya perdamaian yang menyeluruh tidak terancam di Acheh.

Kedua, pemilihan Kepala Pemerintah Acheh adalah salah satu hasil butiran MoU Helsinki yang mengarah kepada penciptaan Pemerintahan sendiri atau Self Government Acheh yang diwujudkan melalui suatu proses yang bebas, adil, jujur dan demokratis. Nah, berdirinya Pemerintahan sendiri Acheh yang dibangun oleh seluruh bangsa dan rakyat Acheh yang telah memiliki hak dipilih dan memilih melalui jalur suatu proses yang bebas, adil, jujur dan demokratis adalah merupakan suatu bentuk perubahan yang menyeluruh bagi seluruh bangsa dan rakyat Acheh.

Tetapi, tentu saja, kalau ternyata individu-individu yang tampil dan terpilih menjadi Kepala Pemerintah Acheh, misalnya saudara "Gubernur Acheh" Irwandi Yusuf, saudara "Wakil Gubernur Acheh" Muhammad Nazar dan saudara "Walikota Sabang" Munawarliza Zein dalam melaksanakan tugas dan jabatannya menyimpang dan mementingkan dirinya sendiri, maka kesalahan ditimpakan kepada individu-individu itu sersendiri, bukan menyalahkan kepada dasar hukum dan acuan hukumnya yaitu MoU Helsinki.

Nah, hak dan kewajiban rakyat Acheh yang ikut dalam membangun Pemerintahan Acheh menurut MoU Helsinki ini adalah bukan hanya memilih saja melainkan untuk mengawasi dan mengontrol serta memberikan masukan kepada pemimpin-pemimpin di Acheh yang sekarang sudah menjalankan tugas dan jabatannya. Apakah pimpinan-pimpinan itu "hanya mengembungkan perut perut mereka sendiri" ataukah ikut dan bekerja keras untuk meningkatkan kehidpuan dan ekonomi rakyat Acheh? Itu semua, bisa dikontrol melalui jalur proses kontrol yang berlaku di Acheh, yaitu misalnya melalui media-media massa yang ada di Acheh atau melalui lembaga legislatif yang ada di Acheh atau juga melalui interaksi langsung dengan pimpinan.

Jadi, kalau ada penyimpangan yang dilakukan oleh para pimpinan Acheh itu kaitannya kepada pimpinan itu sendiri, bukan akibat dari lahirnya MoU Helsinki yang menjadi acuan dibangunnya Pemerintahan sendiri di Acheh.

Ketiga, MoU Helsinki lahir adalah karena ada kesepakatan antara GAM dan Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik Acheh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak.

Nah, karena Pemerintah RI melihat bahwa GAM adalah yang memiliki kekuatan baik secara militer ataupun politis di Acheh yang bisa mentuntaskan dan menjalankan perdamaian di Acheh kalau diadakan perundingan antara pihak GAM dan RI, maka keputusan untuk dilaksanakan perundingan GAM-RI adalah diputuskan oleh pihak RI dan GAM, bukan oleh yang lainnya.

Disinilah yang tidak atau masih belum dimengerti dan dipahami oleh sebagian orang baik yang ada di RI ataupun di Acheh. Sehingga lahirlah pandangan dan pikiran "keputusan di Helsinki adalah sebuah keputusan yang tidak Demokrasi di mana keputusan tsb hanya di putuskan oleh pihak pihak yang bertikai saja" sebagaimana yang dilontarkan oleh saudara Muhammad Nasir Usman dari Denmark itu.

Nah, yang juga masih belum dimengerti dan belum dipahami oleh sebagian orang baik yang ada di Acheh ataupun di RI adalah penerapan istilah demokrasi kedalam perundingan GAM-RI. Sebelum MoU Helsinki ditandatangani, itu di Acheh tidak ada yang namanya demokrasi, bagaimana bisa rakyat Acheh meminta demokrasi kepada pihak RI untuk ikut terlibat dalam perundingan GAM-RI. Sampai kiamat tidak akan diizinkan rakyat Acheh ikut terlibat dalam perundingan GAM-RI kalau bukan orang-orang GAM dibawah pimpinan tertinggi Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan Stafnya. Begitu juga dari pihak GAM, tidak diizinkan bagi orang-orang yang bukan GAM dibawah dibawah pimpinan tertinggi Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan Stafnya terlibat dalam perundingan GAM-RI di Helsinki.

Jadi, istilah demokrasi yang dipakai oleh saudara Muhammad Nasir Usman untuk diikutsertakan kedalam proses perundingan GAM-RI di Helsinki adalah mimpi saja. Atau dengan kata lain, istilah demokrasi dikenakan untuk proses perundingan GAM-RI adalah seperti mencampurkan minyak dengan air.

Kemudian, soal hasil kesepakatan yang dituangkan dalam MoU Helsinki tidak melalui pemungutan suara dari seluruh rakyat Acheh, itu disebabkan karena suatu hal yang mustahil baik secara politis ataupun hukum untuk mengambil keputusan dalam perundingan GAM-RI di Helsinki melalui cara pemunggutan suara dari seluruh rakyat di Acheh. Sebelum perundingan GAM-RI berlangsung, itu antara GAM dan RI masih terus berlangsung perseteruan dilapangan, bentrok senjata terus berlangsung di Acheh. Bagaimana bisa dilangsungkan acara demokratis model saudara Nasir Usman untuk perundingan GAM-RI, kalau di Acheh sendiri yang namanya demokrasi masih didasar laut pada waktu itu.

Keempat, yang menyangkut masalah referendum. Nah, istilah referendum dikaitkan dengan perundingan GAM-RI adalah suatu mimpi disiang hari bolong. Mengapa?

Karena, kalau keinginan saudara Muhammad Nasir Usman terlebih dahulu dilakukan referendum atau pemungutan suara untuk menyatakan ya atau tidak dilakukan perundingan GAM-RI di Helsinki, Finlandia, maka sampai kiamat tidak akan berlangsung perundingan GAM-RI. Mengapa?

Karena pertama, secara politis dan hukum dilihat dari sudut GAM dan RI adalah suatu hal yang mustahil terjadi di Acheh. Kedua, begitu juga dalam pengambilan keputusan-keputusan dari hasil perundingan GAM-RI dilemparkan terlebih dahulu ke seluruh rakyat Acheh untuk dilakukan referendum adalah suatu hal yang mustahil terjadi baik secara politis ataupun hukum.

Jadi, jalan politis dan hukum yang terbaik adalah melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati oleh para utusan juru runding GAM dan RI untuk selanjutnya diterapkan dan dilaksanakan dilapangan dan diawasi oleh pihak luar negeri serta sekaligus sebagai suatu "test case" bagi pihak RI dan GAM untuk melaksanakan perdamaian yang menyeluruh di Acheh.

Nah, "test case" yang tertuang dalam MoU Helsinki ternyata dapat diuji dilapangan dan dilihat siapa yang benar-benar komit dan siapa yang tidak komit dengan apa yang telah disepakati di Helsinki.

Dan juga sekaligus kita di Acheh sudah melihat bahwa ternyata kalau di Acheh telah dihamparkan tikar dalam bentuk MoU Helsinki yang menjamin berlangsungnya demokrasi di Acheh, maka hasilnya sudah dapat terlihat bahwa memang benar sebagian rakyat Acheh menghendaki Acheh dipimpin oleh bangsa dan rakyat Acheh sendiri, sebagian besar rakyat Acheh ingin melihat bahwa Acheh bisa menetukan nasib dan masa depannya sendiri di Acheh tanpa terlibat pihak asing, baik dari Jakarta atau dari tempat lain.

Nah sekarang, inilah taktik dan strategi melalui jalur hukum MoU yang mengarah kepada penentuan nasib sendiri melalui jalur pemilihan bagi seluruh rakyat Acheh untuk menentukan sikap apakah masih ingin berada dibawah naungan pihak asing ataukah ingin berada dibawah nauangan bangsa dan rakyat Acheh sendiri di negeri Acheh.

Terakhir, tentu saja, hanya sebagian kecil rakyat Acheh yang memahami hal yang demikian, karena sebagian besar seperti yang ditunjukkan oleh saudara Muhammad Nasir Usman maunya langsung menelan apa itu yang dinamakan referendum, tanpa mengetahui, mengerti dan memahami situasi dan kondisi politik dan hukum baik yang ada di Acheh ataupun yang ada di RI dan langkah taktik serta strategi untuk mencapai kearah penentuan nasib sendiri melalui jalur politis.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

Received: from [85.24.13.102] by web38808.mail.mud.yahoo.com via HTTP; Wed, 22 Nov 2006 09:15:13 PST

Date: Wed, 22 Nov 2006 09:15:13 -0800 (PST)

From: Nasir Usman <yamiskin@yahoo.com>

To: IACSF@yahoogroups.com

Malang benar nasib rakyat Aceh, sudah jatuh tertimpa tangga lagi.

Hasil dari analisa di lapangan: Pilkada di Aceh bukanlah sebuah penyelesaian atau berakhir nya konplik Aceh secara permanen, namun akan membuka konplik yang baru bagi rakyat Aceh sendiri di mana untuk kedepan kemungkinan besar akan terjadi perang saudara yaitu sesama Aceh sendiri. Pilkada di Aceh tidak lah membuat perubahan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Aceh, justru hanya mengembungkan perut perut orang tertentu saja.

Keputusan di Helsinki adalah sebuah keputusan yang tidak Demokrasi di mana keputusan tsb hanya di putuskan oleh pihak pihak yang bertikai saja, kalau pun ada pihak yang lain yang ikut di serta kan namun pihak tersebut adalah pihak yang mendukung /pengikut mereka juga. Seharus nya dalam mengambil keputusan di Helsinki harus ada potting suara dari seluruh rakyat Aceh baik di dalam maupun di yg ada di luar negeri.

Saya sendiri sebagai rakyat Aceh merasakan keputusan yang di ambil di Helsinki tidak lah adil jadi keputusan yang tepat untuk Aceh adalah REFERENDUM.

Wasssalam dari

Ureung Gampong

----------