Stockholm, 25 Juli 2007

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

SAUDARA "GUBERNUR ACHEH" IRWANDI YUSUF MEMANG DIBAWAH KETIAK MBAH SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

TIDAK HERAN KALAU SAUDARA "GUBERNUR ACHEH" IRWANDI YUSUF MENGATAKAN YES MEN KEPADA MBAH SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DENGAN MENGANGGUKKAN PARTAI POLITIK LOKAL ACHEH TIDAK BOLEH MEMAKAI NAMA GAM & LAMBANG GAM

Kalau saudara "Gubernur Acheh" Irwandi Yusuf yang dipanggil mbah Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadap ke Istana di Jakarta pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2007 guna membahas masalah pembentukan Partai Politik Lokal GAM dan lambang GAM mengatakan yes men, maka memang sudah bisa dimengerti karena memang saudara "Gubernur Acheh" Irwandi Yusuf adalah pertama sudah berada dibawah ketiak mbah Susilo Bambang Yudhoyono secara hukum, dan kedua karena saudara "Gubernur Acheh" Irwandi Yusuf merasa diri mampu melumpuhkan Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro beserta Staf-nya.

Sebenarnya, kalau diteliti secara mendalam tentang apa yang telah dijalankan secara politik oleh saudara "Gubernur Acheh" Irwandi Yusuf yang dikaitkan dengan GAM dan MoU Helsinki, maka itu saudara "Gubernur Acheh" Irwandi Yusuf masih terlalu mentah untuk memahami perjuangan yang dipimpin oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

Karena itu memang masuk akal kalau mbah Susilo Bambang Yudhoyono dengan gertakan model jurus RI-Jawa-Yogya-nya yang berlabel UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang tidak mengacu pada MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dihadapan saudara "Gubernur Acheh" Irwandi Yusuf , maka secara otomatis langsung saja saudara "Gubernur Acheh" Irwandi Yusuf menganggukkan kepala sambil berguman yes men.

Padahal kalau diteliti secara mendalam dan mendasar maka pembentukan Partai Politik Lokal di Acheh dengan memakai nama GAM dan lambang GAM adalah tidak bertentangan dengan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 hasil kesepakatan hukum antara pihak GAM dan Pemerintah RI. ("GAM memberi nama partai GAM tidak bertentangan dengan MoU Helsinki 15 Agustus 2005" http://www.dataphone.se/~ahmad/070709.htm ) "Lambang GAM dipakaikan pada Partai GAM tidak bertentangan dengan MoU Helsinki" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/070712.htm )

Nah sekarang, kalau itu saudara "Gubernur Acheh" Irwandi Yusuf berjalan seiring dengan mbah Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal Partai Politik Lokal GAM dan lambang GAM yang dianggap oleh mereka berdua bertentangan dengan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh dan MoU Helsinki 15 Agustus 2005, maka saudara "Gubernur Acheh" Irwandi Yusuf biarkan saja jalan sendirian dijalur independen, atau paling dikawal oleh tim PD-nya mbah Susilo Bambang Yudhoyono dan Golkarnya Jusuf Kalla

Selanjutnya, karena pihak GAM tidak melakukan sesuatu pelanggaran hukum ataupun politik sebagaimana yang telah digariskan dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005, maka GAM secara hukum dan politik tidak perlu menggubris hasil penafsiran orang-orang dari Jakarta semodel mbah Susilo Bambang Yudhoyono dan bawahan-nya seperti saudara "Gubernur Acheh" Irwandi Yusuf tentang Partai Politik Lokal GAM dan lambang GAM.

Karena mereka yang menafsirkan seperti penafsiran yang dilakukan oleh pihak mbah Susilo Bambang Yudhoyono dan bawahan-nya saudara "Gubernur Acheh" Irwandi Yusuf yang menentang pembentukan Partai Politik Lokal dengan nama GAM dan lambang GAM, maka mereka itu adalah secara jelas dan terang adalah mereka tidak atau belum mengerti, belum memahami dan tidak menghayati apa yang tertuang dalam dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh pihak GAM dan RI di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Dan juga sekaligus mereka memang tidak mengerti dan tidak memahami secara mendalam sejarah proses pertumbuhan dan perkembangan jatuh dan bangunnya RI dihubungkan dengan Acheh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

Selasa, 24 Juli 2007 | 05:40

SBY – Irwandi Bahas Partai GAM

JAKARTA–Masalah Partai GAM tampaknya masih menjadi kerikil bagi pemerintah pusat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu (22/7), secara mendadak melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tertutup itu adalah soal Partai GAM.

Mensesneg Hatta Rajasa menyebutkan ada kesamaan pandangan antara Presiden dengan Gubernur Irwandi Jusuf, tentang Partai GAM. “Gubernur NAD sepakat bahwa seluruh proses pendirian parlok harus mengacu UU dan aturan hukum lain yang berlaku," katanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, seperti dikutip detikcom kemarin.

Menurut Hatta, Presiden SBY tidak berkeberatan para mantan anggota GAM mendirikan parpol lokal di Aceh. Sebab hal tersebut merupakan amanat dari MoU Helsinki dan diwadahi dalam UU Pemerintahan Aceh. Tapi, proses pendiriannya tetap harus merujuk pada ketentuan UU dan aturan lain yang terkait.

Salah satunya larangan penggunaan nama atau simbol partai yang menjurus pada disintegrasi NKRI. "Presiden menegaskan, partai lokal dibenarkan UU dan aturan pemerintah. Namun, seluruh proses pendiriannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku," katanya mengutip hasil pertemuan yang dilansungkan di Istana Negara itu.

Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh A Hamid Zein saat dikonfirmasi koran ini mengatakan belum mengetahui secara persis apa isi pertemuan presiden dengan gubernur. “Pak Gubernur memang dipanggil oleh Bapak Presiden. Tapi, sejauh ini kita belum tahu apa substansi pembicaraan antara keduanya,” ujar Hamid.

Dia mengatakan, Gubernur Irwandi dipanggil oleh presiden ketika tengah menghadiri acara pembukaan MTQ di Bireuen, Sabtu (21/7) malam. Malam itu juga gubernur kembali ke Banda Aceh dan esoknya bertolak ke Jakarta. Namun, dia mengaku belum mengetahui apa yang dibicarakan oleh kedua pemimpin itu.

Harus Dikomunikasikan

Anggota DPD RI Adnan Ns menilai kekhawatiran pemerintah soal lambang Partai GAM harus disikapi secara arif. “Masalah ini harus dikomunikasikan dengan baik, antara pemerintah dengan GAM, sehingga akan ditemukan penyelesaian yang saling menguntungkan,” katanya kepada koran ini kemarin.

Dia mengakui, dalam MoU Helsinki memang tidak ada larangan penggunaan lambang bendera GAM oleh partai lokal tertentu. Jakarta khawatir lambang itu akan kembali mengingatkan orang akan suasana konflik di Aceh. Sebab itu, alangkah baiknya lambang itu tidak digunakan.

“Saya kira, bagi GAM, lambang itu sangat sakral. Itu bagi mereka sebagai lambang negara. Kalau digunakan untuk lambang partai, itu akan mengecilkan artinya. Apalagi, lambang itu mengingatkan orang akan situasi konflik. Alangkah baiknya jika kita menghindari hal-hal yang akan memunculkan pertentangan,” ujarnya.

Adnan juga menyebutkan, bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan mulai membahas Rancangan Undang-Undang Partai Lokal. UU ini diharapkan akan menjadi rujukan bagi pembentukan partai lokal di Indonesia. “Jika semuanya berjalan mulus, mungkin partai lokal dapat mengikuti pemilu 2009 mendatang,” ujarnya.

Menurut Adnan, penggodokan rancangan undang-undang ini mendapat perlawanan sangat keras dari kalangan partai politik. Sebab, bila UU Parlok diberlakukan, ini akan menjadi ancaman bagi partai-partai politik yang ada dalam menghadapi pemilu mendatang. (fau/mar)

----------