Stockholm, 2 November 2007

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA ADALAH PEMERINTAH DALAM PENGASINGAN DI KUTA RADJA, ACHEH

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

SEDIKIT PELURUSAN SEJARAH TENTANG PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA (PDRI) YANG DITULIS OLEH REDAKSI SWARAMUSLIM.COM

"Assalamu'alaikum wr.wbr. Bpk. Ahmad yg saya hormati, saya memohon kepada bapak untuk mengecek isi artikel dari web di bawah ini : http://swaramuslim.com/galery/sejarah/index.php?page=PDRI . Disini tidak menyebutkan menyerahnya RI? Kalau pun memang benar RI telah menyerah, maka secara hukum internasional apabila seperti apa yg disebut menyerah? Karena disitu telah disebut tentara RI sudah tidak ada di Yogyakarta ataukah hanya sedikit. Bagaimanakah ke absahan PDRI menurut hukum internasional dengan adanya surat dari Soekarno tsb? Bagaimana juga ke absahan menurut hukum internasional tentang rapat empat kabinet yg tidak mengetahui surat yg dibuat karena ketidaktahuan mereka bahwa Soekarno telah membuat surat tentang pembentukan pemerintahan darurat di Sumatera ? (Pada 21 Desember 1948, keempat Menteri tersebut mengadakan rapat dan hasilnya disampaikan kepada seluruh Gubernur Militer I, II dan III, seluruh Gubernur sipil dan Residen di Jawa) Sesungguhnya atau bukti bahwa PDRI juga Mr. Syafruddin Prawiranegara berada di Bukittinggi ataukah di Negeri Aceh? Saat itu nama aceh/ status secara internasional bernama apa? dan undang-undangnya apa? Mohon berkenan balasan dari Bapak. Terimakasih atas perhatiannya.". (Wijaya , wijaya10.01@gmail.com , Wed, 31 Oct 2007 16:51:27 +0700)

Terimakasih saudara Wijaya atas pertanyaan dan pemberitahuan artikel tentang PDRI di swaramuslim.com .

Kalau diteliti secara mendalam apa yang dtulis dalam artikel "Agressi Militer Belanda ke II dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)" yang ditulis oleh redaksi swaramuslim.com , maka ada beberapa masalah yang perlu diluruskan.

Diantaranya:

Kami Presiden RI memberitahukan bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 1948, pukul 6 pagi, Belanda telah memulai serangannya atas Ibukota Yogyakarta. Jika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan pada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera.

Yogyakarta, 19 Desember 1948

Presiden Wakil Presiden

Sukarno Mohamad Hatta

Nah, menurut cerita diatas disebutkan bahwa Sukarno dan Mohammad Hatta memberikan kuasa kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera, dalam hal ini di Bukittinggi, sebagaimana yang dituliskan oleh redaksi swaramuslim.com : "Mereka belum mengetahui mengenai Sidang Kabinet pada 19 Desember 1948, yang memutuskan pemberian mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Bukittinggi...."

Nah sekarang yang perlu diluruskan adalah "….memutuskan pemberian mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Bukittinggi....". Mengapa?

Karena dua hari kemudian, yaitu pada tanggal 21 desember 1948 Bukittinggi sudah dikuasai oleh pasukan Belanda. Jadi, tidak mungkin Mr. Syafrudin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat di Bukittinggi yang telah dikuasai oleh Belanda.

Justru yang benar dan masuk akal baik secara fakta, bukti, hukum dan sejarah adalah Mr. Syafrudin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat bukan di Bukittinggi, melainkan di Kuta Radja, Acheh. Mengapa di Acheh ?

Karena, sejak Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, maka Acheh menjadi bebas kembali, lepas dari penjajahan Jepang. Acheh yang sebelum dijajah oleh Belanda dan diteruskan oleh Jepang adalah merupakan satu negara yang berdaulat. Ketika Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutu-nya, maka kembali Acheh merupakan negara yang bebas dari cengkraman penjajah Jepang. Sejak Jepang menyerah, tidak pernah Acheh dikuasai dan dijajah kembali oleh Belanda. Usaha terakhir yang dilakukan oleh pasukan Belanda, NICA (Netherland Indies Civil Administration) dan pasukan Sekutu (Inggris - Gurkha) yang juga mengerahkan pasukan Jepang dibawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly yang mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 adalah melakukan penyerangan ke Acheh melalui Krueng Panjo/Bireuen pada bulan november 1945 dan penyerangan ke Langsa/Kuala Simpang. Tetapi usaha penyerangan ke Acheh itu tidak berhasil, karena mendapat perlawanan yang kuat dari para pejuang Islam Acheh yang langsung dipimpin oleh Teuku Nyak Arif.

Jadi, secara fakta, bukti, hukum dan sejarah sebenarnya Pemerintah Darurat RI yang dibentuk oleh Mr. Syafrudin Prawiranegara adalah merupakan satu pemerintah dalam pengasingan di Negeri Acheh yang telah bebas kembali dari penjajahan Jepang.

Kemudian, mengapa PDRI disebut dengan pemerintah dalam pengasingan di Acheh? Karena Acheh adalah bukan bagian wilayah RI. Hal ini didasarkan kepada dasar hukum perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948. Dimana wilayah kekuasaan secara de-facto dan de-jure RI adalah di Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Selanjutnya, RI secara de-facto wilayahnya yang di Yogyakarta dan disekitarnya telah lenyap karena diduduki oleh pasukan Belanda pada tanggal 19 desember 1948, begitu juga pemerintah RI telah hilang, karena Presiden, Wakil Presiden dan beberapa Menteri lainnya ditangkap dan diasingkan ke Bangka.

Jadi, yang wujud secara fakta, bukti, hukum dan sejarah adalah Pemerintah Darurat RI yang dibentuk oleh Mr. Syafrudin Prawiranegara yang merupakan satu pemerintah dalam pengasingan di Negeri Acheh.

Hal itu bisa dibuktikan dengan lahirnya Resolusi PBB No.67(1949) tanggal 28 Januari 1949, yang sebagian isinya menyatakan:

The Security Council,

Noting with satisfaction that the parties continue to adhere the principles of the Renville Agreement and agree that free and democratic elections should be held throughout Indonesia for the purpose of establishing a constituent assembly at the earlist practicable date...

Noting also with satisfaction that the Goverenment of the Netherlands plans to transfer sovereignty to the United States of Indonesia by 1 January 1950 if possible, and in any caseduring the year 1950.

3. Recommends that, in the interest of carrying out the expressed objectives and desires of both parties to establish a federal, independent and sovereign United States of Indonesia at the earliest possible date, negotiations be undertaken as soon as possible by representatives of the Goverenment of the Netherlands and refresentatives of the Republic of Indonesia, with the assistance of the Commission referred to in paragraph 4 below, on the basis of the principles set forth in the Linggadjati and Renville Agreements. (PBB resolution No.67(1949), 28 January 1949, adopted at the 406th meeting)

Nah, berdasarkan Resolusi PBB No.67(1949) melalui Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Sjafruddin Prawiranegara mengadakan perundingan baru yang disebut perundingan Roem Royen.

Pihak RI yang pemerintahnya digantikan oleh PDRI diwakili oleh delegasi yang dipimpin oleh Mr. Moh. Roem sedangkan pihak Belanda diketuai oleh Dr. Van Royen. Dimana perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta yang sebagian isinya adalah turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dimana Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.210).

Sebelum dilahirkan Resolusi PBB No.67(1949) dan sebelum diadakan perundingan Roem Royen, pihak United Nations Fact Finding Military Commission datang ke Acheh pada bulan januari 1949 untuk membuktikan apakah benar ada Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Sjafruddin Prawiranegara sebagai pemerintah dalam pengasingan di Acheh. Kalau memang ada secara de-jure Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Sjafruddin Prawiranegara sebagai pemerintah dalam pengasingan di Acheh, maka bisa dilakukan satu perundingan baru antara Belanda dan pihak RI, dalam hal ini pihak Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam pegasingan di Acheh.

Ternyata memang benar ditemukan bahwa Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Sjafruddin Prawiranegara sebagai pemerintah dalam pengasingan di Acheh wujud, karena itu lahirlah Resolusi PBB No.67(1949) dan berlangsungnya perundingan Roem Royen.

Jadi sebenarnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Sjafruddin Prawiranegara sebagai pemerintah dalam pengasingan di Acheh adalah memang absah dan diakui oleh pihak PBB.

Karena itu tidak benar secara fakta, bukti, hukum dan sejarah kalau pihak redaksi swaramuslim.com menuliskan lagi dalam artikelnya:

Tanggal 1 Januari 1949, PDRI membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera:

1. Aceh, termasuk Langkat dan Tanah Karo.Gubernur Militer : Teuku M. Daud di Bereu’ehWakil Gubernur Militer : Letnan Kolonel Askari

2. Tapanuli dan Sumatera Timur Bagian Selatan.Gubernur Militer : dr. Ferdinand Lumban Tobing Wakil Gubernur Militer : Letnan Kolonel Alex Evert Kawilarang

3. Riau Gubernur Militer : R.M. Utoyo Wakil Gubernur Militer : Letnan Kolonel Hasan Basri

4. Sumatera Barat.Gubernur Militer : Mr. Sutan Mohammad Rasyid Wakil Gubernur Militer : Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim

5. Sumatera Bagian Selatan.Gubernur Militer : dr. Adnan Kapau GaniWakil Gubernur Militer : Letnan Kolonel Maludin Simbolon.

Nah, dari cerita diatas ada yang perlu diluruskan yaitu pihak PDRI telah melakukan pelanggaran hukum yaitu dengan mengklaim Acheh sebagai wilayah RI, padahal PDRI adalah merupakan pemerintah dalam pengasingan di Acheh. Kemudian Acheh adalah bukan wilayah bagian RI menurut perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948. Kemudian di Sumatra Timur, pada 24 Maret 1948 berdiri Negara Sumatra Timur yang ber Ibu Kota Medan dengan Dr. Teungku Mansyur diangkat sebagai Wali Negara. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 176). Begitu juga di Sumatera Selatan berdiri Negara Sumatera Selatan dengan Walinegara Abdul Malik pada tanggal 30 Agustus 1948. Sama juga di Daerah Bangka, Daerah Belitung dan Negara Riau dibentuk konfederasi pada 12 Juli 1947 yang Kepala Pemerintahannya dipegang oleh Masjarif gelar Lelo Bandaharo.

Jadi sekarang, suatu hal yang diada-adakan dan tidak ada fakta, bukti, sejarah dan hukumnya kalau pihak redaksi swaramuslim.com menyisipkan cerita tersebut diatas sebagai bagian dari misi PDRI di Bukittinggi.

Seterusnya lagi yang perlu diluruskan adalah adanya cerita empat Menteri, Menteri Dalam Negeri, dr. Sukiman, Menteri Persediaan Makanan, Mr. I.J. Kasimo, Menteri Pembangunan dan Pemuda, Supeno, dan Menteri Kehakiman, Mr. Susanto yang belum mengetahui Sidang Kabinet pada 19 Desember 1948, yang memutuskan pemberian mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera. Kemudian ke empat Menteri tersebut mengadakan rapat dan hasilnya disampaikan kepada seluruh Gubernur Militer I, II dan III, seluruh Gubernur sipil dan Residen di Jawa. Dimana sebagian isi rapat itu adalah:

Demikian pembagian kerja yang diputuskan oleh keempat Menteri yang berada di Jawa. Dipermaklumkan bahwa dalam rapat Dewan Menteri tanggal 16 Desember ybl. Telah diputuskan, bahwa selama P.Y.M. Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pimpinan Pemerintah Pusat diserahkan kepada 3 orang Menteri, yaitu: 1. Menteri Dalam Negeri, 2. Menteri Kehakiman, 3. Menteri Perhubungan. Dari 3 Menteri tersebut tadi pada waktu ini 2 orang yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman berada di suatu tempat di luar daerah Yogyakarta. Selain daripada beliau-beliau itu di tempat tersebut juga berada Menteri Persediaan Makanan dan Menteri Pembangunan dan Pemuda. Berhubung dengan sejak tanggal 19 Desember 1948 hubungan dengan Yogyakarta terputus, maka 2 orang Menteri tersebut di atas juga duduk dalam pimpinan Pemerintahan Pusat, menganggap perlu mengusahakan agar pemerintahan dapat terus berjalan seperti biasa. Untuk keperluan ini, selama Menteri yang bersangkutan berhalangan mengerjakan tugasnya, diadakan pembagian pekerjaan sebagai berikut:Pekerjaan Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman, yang juga memimpin Kabinet. Pekerjaan Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran dan Kementerian Pekerjaan Umum dipimpin oleh Menteri Persediaan Makanan Kasimo. Pekerjaan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Penerangan dipimpin oleh Menteri Pembangunan dan Pemuda Supeno. Pekerjaan Kementerian Perburuhan dan Sosial, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri Kehakiman Mr. Susanto.

Nah, dari cerita tersebut diatas menunjukkan adanya penyisipan cerita yang mengada-ada yang tidak ada dasar hukumnya. Mengapa ? Karena, kalau ke empat Menteri tersebut dengan alasan tidak mengetahui adanya Sidang Kabinet pada 19 Desember 1948 yang memutuskan pemberian mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera, kemudian secara sepihak membentuk pimpinan Pemerintah Pusat sebagai pengganti Presiden dan Wakil Presiden serta para Menterinya dan berkedudukan di wilayah yang dikuasai oleh Belanda, maka itu sama artinya ke empat Menteri tersebut membentuk pemerintah yang ilegal yang tidak diketahui dan tidak diakui baik oleh Sukarno ataupun oleh Mohammad Hatta dan Menteri-Menteri lainnya.

Nah, inilah sebagian masalah yang perlu diluruskan dalam artikel yang dibuat oleh redaksi swaramuslim.com tentang "Agressi Militer Belanda ke II dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)"

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------