Stockholm, 24 November 2007

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

TEUNGKU MALIK MAHMUD MEMIMPIN PARTAI POLITIK LOKAL GAM DI ACHEH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN MOU HELSINKI 15 AGUSTUS 2005

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

PIHAK PEMERINTAH RI TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM UNTUK MENOLAK TEUNGKU MALIK MAHMUD SEBAGAI PIMPINAN PARTAI POLITIK LOKAL GAM DI ACHEH

Sebagai salah satu hasil kesepakatan dalam perundingan di Helsinki yan dituangkan dalam MoU helsinki 15 Agustus 2005 adalah yang menyangkut klausul:

1.2.1 Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh

Nah, menyinggung siapa yang akan memimpin parta-partai politik lokal di Acheh tidak disebutkan dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dan juga tidak dibicarakan serta tidak dijadikan permasalahan utama oleh pihak mbah Susilo Bambang Yudhoyono cs.

Jadi, sekarang Teungku Malik Mahmud yang adalah juga pimpinan GAM dibawah Wali Teungku Hasan Muhammad di Tiro tidak melanggar MoU Helsinki apabila Teungku Malik Mahmud juga memimpin partai politik lokal GAM di Acheh.

Sampai detik sekarang ini pihak mbah Susilo Bambang Yudhoyono cs pada diam dan tidak ada komentar apapun tentang kepemimpinan Teungku Malik Mahmud dalam partai politik lokal GAM di Acheh.

Mengapa pihak mbah Susilo Bambang Yudhoyono cs pada bungkam seribu bahasa dalam hal partai politik lokal GAM, karena memang tidak diatur dalam MoU Helsinki mengenai siapa yang menjadi pemimpin dalam partai politik lokal di Acheh.

Nah sekarang, kalau ada orang baik di Acheh ataupun di RI yang memperkatakan tentang kepemimpinan Teungku Malik Mahmud dalam partai politik lokal GAM di Acheh karena beliau bukan warga negara RI, maka orang itu tidak mengerti dan tidak memahami apa yang tertuang dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

Jadi, karena memang pihak mbah Susilo Bambang Yudhoyono cs telah mengerti dan menyadari bahwa partai politik lokal GAM di Acheh berdiri tidak bertentangan dengan MoU Helsinki, maka ketika Teungku Malik Mahmud tampil sebagai pimpinan partai politik lokal GAM di Acheh itu mbah Susilo Bambang Yudhoyono cs diam seribu bahasa.

Pihak mbah Susilo Bambang Yudhoyono cs menyadari bahwa dengan diakuinya secara hukum partai politik lokal GAM di Acheh dan Teungku Malik Mahmud sebagai pemimpinnya, maka pengekuan pihak RI tersebut merupakan suatu tanda komitmen mereka kepada MoU Helsinki 15 Agustus 2005 untuk menciptakan perdamaian yang menyeluruh di bumi Acheh.

Terakhir, bagi siapa saja orang Acheh atau orang di RI yang menolak kehadiran partai politik lokal GAM di Acheh dibawah kepemimpinan Teungku Malik Mahmud maka orang tersebut adalah ingin merusakkan perdamaian yang menyeluruh di bumi Acheh dan sekaligus ingin menghancurkan MoU Helsinki hasil kesepakatan antara pihak GAM dan Pemerintah RI di Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

http://www.acehkita.com/?dir=news&file=detail&id=2184

Jumat, 23 Nopember 2007, 17:26 WIB

Malik Mahmud Tetap Pimpin Partai Gam

Reporter : W Zul

Banda Aceh, acehkita.com. Mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud Al Haytar bersikukuh akan memimpin Partai Gam, kendati dia masih berstatus warga negara Singapura.

“Tidak ada persoalan, saya tetap maju untuk memimpin Partai Gam,” kata Malik Mahmud saat dicegat reporter acehkita.com di Ruang VIP Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar, Jumat (23/11) pagi.

Di ruang VIP Bandara Sultan Iskandar Muda, sebelum bertolak ke Jakarta, Malik Mahmud sempat mengadakan pertemuan dengan sejumlah aktivis sipil dan Forum Keadilan untuk Tahanan Politik dan Narapidana Politik, serta keluarga para tapol/napol yang masih mendekam dalam berbagai penjara di Pulau Sumatera dan Jawa.

Malik menyebutkan, hingga saat ini Pemerintah Indonesia tidak mempersoalkan status kewarganegarannya dalam memimpin Partai Gam, partai lokal di Aceh yang didirikan pentolan GAM. Malik Mahmud merupakan pria berkebangsaan Singapura, yang saat ini bermukim di Swedia.

Banyak pihak yang mempersoalkan kehadiran Partai Gam, termasuk soal status warga negara Malik Mahmud. Tak pelak, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata sempat mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah akan menolak partai yang beratribut separatisme. Tak hanya pemerintah, kalangan nasionalis di Senayan (legislatif Indonesia) juga menyatakan keberatannya terhadap kehadiran partai yang berlambang bulan sabit dan bendera merah itu.

Nasib Partai Gam masih menunggu hasil verifikasi yang akan dilakukan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Aceh. Hingga kini, verifikasi partai lokal di Aceh masih belum dilaksanakan karena terganjal masalah dana. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh tidak mengucurkan dana untuk verifikasi partai lokal ini. [dzie]

----------